Tuntut Pelibatan Mahasiswa dalam Otonomisasi Kampus (BLU/BHP)

April 3, 2008 § 34 Komentar

disclaimer: Posting agak panjang dan perlu kesabaran serta keseriusan dalam membaca 🙂

Kurang tahu, apakah rekan mahasiswa sekalian dan pegiat pendidikan (minimal) sudah pernah mendengar tentang sebuah rencana besar negara untuk mem-badanhukum-kan seluruh instansi pendidikan, termasuk perguruan tinggi. Sebuah cita-cita negara untuk memberi kebebasan pada instansi pendidikan, agar lebih mudah dalam mengatur manajeman, baik keuangan maupun akademik. Namun masih menjadi polemik yang dibicarakan oleh kalangan “elit” pemerintah, pakar pendidikan, pemerhati pendidikan, civitas akademika kampus, dan sekelumit mahasiswa yang peduli. Polemik yang didasari oleh keresahan akan terjadinya sebuah reformasi pendidikan, dan secara sistemik pendidikan akan menjadi sebuah komoditi. Untuk menghadapi Globalisasi katanya, liberalisasi bacanya. Lebih ekstrem lagi kapitalisasi pendidikan. Begitulah kira-kira komentar mereka seputar akan berubahnya budaya pendidikan di Indonesia, pro dan kontra terjadi, antara pihak yang berkepentingan dan pihak yang menjadi objek saling berbenturan, media massa pun tersenyum lebar dengan materi-materi barunya yang marketable seputar pendidikan tinggi.

Namun disisi lain, wacana perubahan besar-besaran pada status sebuah lembaga pendidikan sama sekali tidak tercium oleh mayoritas stakeholder kampus, yaitu mahasiswa umum. Mahasiswa yang sedang duduk tenang dalam kelas dan memperhatikan kuliah dengan cermat, tapi tidak mengerti bahwa akan ada rekonstruksi luar biasa yang skenarionya sudah digulirkan sejak tahun 2003 lalu. Lama! Memang. Skenario yang diterjemahkan ke dalam sebuah undang-undang dan sudah ada pilot project yang dijadikan contoh memang menuai kritik yang tidak sedikit. Sejak tahun 2003 pemerintah bersama DPR sudah menggodok dan menguji publik RUU Badan Hukum Pendidikan.

Substansi dari Badan Hukum Pendidikan pun akhirnya menjadi sesuatu yang gamang, dan terkadang malah menjadi salah kaprah, ada yang mengartikan bahwa BHP adalah semata-mata usaha untuk mengkomersialkan pendidikan, memeras mahasiswa dan berbagai opini yang tidak proporsional lainya. Usaha penggiringan opini publik untuk menganggap BHP menjadi tidak seimbang ini penulis akui berhasil. Tapi apa sebenarnya yang ingin pemerintah sampaikan dengan dibuatnya RUU BHP ini? Badan Hukum Pendidikan pertama kali diwacanakan dimulai dengan adanya UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS yang dinukilkan pada pasal 53. Kurang lebih esensi pada pasal tersebut adalah Badan Hukum Pendidikan didirikan oleh pemerintah atau masyarakat, berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Kemudian disikapi lebih lanjut dengan pembentukan RUU BHP untuk melegalkan dan menjadi aturan tersendiri.

Menuai konflik

Secara hukum, definisi dari Badan Hukum Pendidikan (dengan huruf besar, red) tidak dijelaskan dalam Rancangan Undang-undang tersebut, hanya disebutkan bahwa Badan Hukum Pendidikan disebut BHP adalah badan hukum pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal. Dalam proses pengetokan palu pun terasa kurang mantap, karena sudah 6 Tahun, perdebatan yang terjadi di kalangan dewan belum terselesaikan juga, indikasi apakah ini. Apakah selama ini mereka sedang membuat sebuah skenario besar untuk membuat tameng ketika konflik-konflik kepentingan mulai muncul, atau memang sebenarnya undang-undang ini memang belum layak pakai. Dikalangan lain, seperti pada pelaku pendidikan sendiri pun terkadang masih banyak yang kurang paham terhadap aplikasi BHP nantinya jika diterapkan secara teknis dilapangan (eh dikampus dink, red). Selain belum banyak yang paham, mereka juga acuh tak acuh terhadap perubahan ini. Mau dibentuk BHP kek, mau apa lah itu namany asal perut masih bisa terganjal kolesterol tidak masalah.

Untuk menuju universitas yang berstatus BHP, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan berikut: 1. Mahasiswa 2. Matakuliah 3. Manajeman 4. Sumber daya manusia 5. Keuangan 6. Perolehan pendapatan 7. Administrasi yang profesional, menurut HELTS 2003-2010. Nah dari beberapa persyaratan diatas saja dapat kita lihat beberapa butir yang menurut penulis belum dapat dipenuhi oleh kebanyakan universitas di Indonesia. Kalau butir 1 dan 2 menjadi andalan, itu wajar. Namun kelima butir dibawahnya masih perlu untuk dipikirkan berulang kali dan di atur dengan strategi yang handal karena selama ini bahkan universitas sebesar UI atau UGM pun masih menjadikan mahasiswa sebagai “korban donatur” pendapatan universitas. IPB yang mempunyai daya tampung mahasiswa baru sebesar 2300 kursi ternyata hanya dapat meluluskan 300 mahasiswa baru yang murni nilai SPMB, sisanya dilelang kepada instansi-instansi swasta atau pemerintah yang mampu membeli harga bangku kuliah yang cukup mahal (kantor berita antara, red). Sedangkan menurut darmaningtyas, seorang pengamat pendidikan dari UGM yang rajin melakukan kajian-kajian ilmiah seputar pendidikan berpendapat bahwa konsideran-kkonsideran dalam RUU BHP yang sudah di revisi sebanyak 32 kali tidak jelas, apa yang akan diatur oleh undang-undang tersebut apakah sistem pendidikan, manajeman pendidikan atau partisipasi masyarakat, dan jika RUU BHP diterapkan menjadi sebuah UU maka secara hierarki hukum UU Sisdiknas akan tidak berlaku UU BHP kelak merupakan “lex specialis”. Dirjen dikti Fasli Djalal pun menyatakan bahwa jika terjadi ketakutan pada kalangan akademika tentang manajeman perusahaan yang diterapkan pada lembaga pendidikan hanya dapat menjawab, “pada saatnya nanti akan muncul stakeholders berupa orang-orang yang amanah, tidak punya kepentingan pribadi, tidak makan gaji dari sana sehingga membawa hati nurani dan lebih responsif terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat.” (Republika, 2008). Lalu siapa yang akan menjamin, apa yang akan menjadi parameter tentang amanah, kepentingan pribadi, hati nurani, dan responsiblitas pengelola.

Maraknya pembukaan jurusan-jurusan baru yang sedang trend dan marketable juga menjadi salah satu ruang terbuka jika diterapkan undag-undang ini, seperti yang terjadi pada IPB sebagai instansi pendidikan yang mempunyai kompetensi pada bidang pertanian membuka jurusa Ilmu Komputer jenjang S1 , lain lagi ITB membukan Sekolah Tinggi manajeman dibandung, dan lain sebagainya. Hal ini merupakan salah satu kemunafikan pendidikan sebagai wadah yang mempunyai idealisme untuk berpindah pada paradigma profit dan orientasi pasar. Konsumenya adalah masyarakat yang akan membeli gelar.

Cerita epik tentang BHP ini akan semakin menarik dengan bumbu – bumbu kenaikan biaya pendidikan, selain uang SPP ada uang lain lagi yang diwajibkan dibayarkan oleh mahasiswa yaitu misalnya kalau di UGM adalah BOP atau SPMA, di ITS disebut SPI (kalo ga salah, red) dan kalau di UNS adalah BPI. Tujuan dari dibuatnya kebijakan tentang tambahan anggaran pendidikan ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan untuk menunjang berbagai macam program yang juga bertujuan untuk mennigkatkan kualitas pendidikan. Hingga saat ini pengawasan terhadap kebijakan itu dirasa tidak pernah ada rechek and balance dengan stakeholder kampus terbesar, yaitu mahasiswa, sejauh mana mutu yang dulu ditargetkan pada saat mengambil kebijakan ini, dan sejauh mana pelaksanaan program-program tersebut, jika mutu sudah sesuain dengan target secara otomatis seharusnya dihentikanlah penggalangan dana tersebu atau memang misalnya penambahan pemasukan untuk memenuhi kualitas standar mutu tidak dapat direalisasikan hapus saja.

Jalan Menuju Otonomi

Banyak jalan menuju otonomi, dari universitas yang menggunakan sistem manajeman keuangan berbasis APBN yang setiap operasional yang menggunakan uang harus masuk ke kas negara dulu akan menempuh perjalanan menuju universitas berstatus Badan Hukum Pendidikan dengan kendaraan Badan Layanan Umum (BLU). Dilindungi dengan payung hukum PP No 23 Tahun 2005, salah satu lembaga yang dapat menerapkan manajeman keuangan dengan model BLU adalah instansi pendidikan. BLU menjadi alternatif awal untuk melanjutkan langkah – langkah tergopoh-gopoh banyak lembaga pendidikan tinggi untuk menuju fully otonom. Dengan jalan BLU ini pihak universitas akan lebih mudah mengelola keuangan yang masuk, tanpa harus masuk ke kas negara universitas dapat mengelola uang pendapatanya untuk keperluan operasional secara langsung. Karena dirasa selama ini dengan model APBN dan PNBP maka pihak universitas untuk mengelola keuangan kurang fleksibel.

Dalam konteks BLU memang sepertinya tidak akan terjadi perubahan yang signifikan, dalam hal pengelolaan keuangan, uang masuk akan dikelola sendiri, itu saja. Selain itu BLU juga tidak akan menjadi salah satu objek pajak. Solusi ini sebenarnya adalah usulan dari menteri keuangan agar universitas yang masih berstatus PTN biasa dapat menjadi otonom, sesuai yang diamanatkan dalam sisdiknas sebelum RUU BHP disahkan. Jadi sebenarnya tinggal menunggu waktu saja, BHP ketok palu BLU atau apa pun itu bentuknya juga akan berkiblat dan menundukan kepala pada UU BHP kelak.

Dalam hal ini seharusnya pihak universitas berani menjamin, bahwa ketika sebuah universitas berubah statusnya menjadi BLU tidak akan terjadi kenaikan biaya apapun, jika memang manajeman yang diterapkan benar-benar sehat. Seperti yang terjadi pada UIN Kalijaga Jogja, sebagau universitas yang pioner dalam bidang BLU rektor UIN Prof Dr H Moh Amin Abdullah berani berjanji didepan mahasiswa untuk tidak menaikan biaya pendidikan, dan menjadikan mahasiswa sebagai partner kerjanya, bukan sebagai rivalnya.

Penulis yakin saat ini UNS juga sedang mempersiapkan grand desain UNS untuk menjadi sebuah universtas yang otonom, bisa jadi langkah awal yang akan diambil adalah BLU, sebelum nantinya akan berbentuk BHP. Hingga saat ini mahasiswa secara luas belum mengetahui kapankan hal itu akan dimulai, tapi sebagai mahasiswa konteks disini bukan sebagai rival tetapi sebagai partner yang sangat diharapkan untuk dapat duduk bersama untuk mengambil kebijakan selanjutnya.

Note: Tulisan pernah dimuat dalam buletin BEM UNS edisi Maret. 
Iklan

Tagged: , , , , , , , , ,

§ 34 Responses to Tuntut Pelibatan Mahasiswa dalam Otonomisasi Kampus (BLU/BHP)

  • aRuL berkata:

    yupz ITS disebut SPI 😀
    saya berharap partisipasi mahasiswa dan aspirasinya ditampung, jangan sekedar mendapatkan uang 😀

  • Sawali Tuhusetya berkata:

    kalau benar BHP jadi diluncurkan, alamat banyak sekolah yang gulung tikar. masih dapat subsidi saja masih banyak sekolah dasar dan menengah yang kembang kempis, apalagi kalau sampai dilepas begitu saja. kon ironis, ya, mas sigma. dunia pendidikan yang seharusnya menjadi “panglima” justru makin dipinggirkan dengan berbagai suprastruktur yang tidak memihak kepada masyarakat.

  • deteksi berkata:

    kenapa mahasiswa harus dilibatkan? bukankah dia datang dan pergi?

    tapi sebagai organisasi yang baik, ya perlulah mendengarkan saran mahasiswa, biar puas… :mrgreen:

    yang perlu dilibatkan justru perusahaan2 yang nantinya akan menjadi mitra kampus untuk membiayai pendidikan calon karyawan mereka!

  • risdania berkata:

    Otonomi kampus ini kalau ga salah juga dilatarbelakangi masalah pengurangan subsidi pendidikan. Efek positif dari otonomi adalah, kemajuan universitas dalam hal mutu dan fasilitas bisa meningkat, namun ini berarti pengurangan jumlah mahasiswa yang diterima melalui jalur tes,,

  • daeng limpo berkata:

    Ingat kuliah dulu….sppnya cuman 120 rb persemester.

  • ya idealnya ptn tidak menjadikan spp mahasiswa sebagai pendapatan utamanya, namun kita semua tahu jiwa birokrat begitu kuat di kalangan pns. otonomi kampus mengharuskan adanya jiwa enterpreneur pada pimpinan ptn, suatu yang masih sulit untuk diwujudkan.
    tapi jangan heran di beberapa ptn malah melakukan “bisnis pendidikan” bukannya memaksimalkan potensi di bidang penelitian sehingga mampu mendapatkan “keuntungan” berupa royalti paten dari perusahaan swasta.
    ahhh

  • Yari NK berkata:

    Otonomi memang akan terus menjadi dilema seperti pedang bermata dua. Karena di satu sisi otonomi akan memperlakukan PT-PT seperti halnya perusahaan2 komersial yang dapat berujung pada mahalnya pendidikan, namun di sisi lain otonomisasi juga memberikan kepada para pendidik (dosen2) untuk mendapatkan penghasilan yang cukup seperti pekerja2 dan manajer2 kantoran agar para pendidik dapat lebih fokus dengan pekerjaannya serta tidak perlu mencari penghasilan tambahan dari luar. Itulah sebabnya masalah ini akan tetap menjadi polemik……..

  • itikkecil berkata:

    sama kayak daeng limpo. spp saya dulu cuma 240 ribu per semester tanpa tambahan biaya apapun.

  • realylife berkata:

    semoga mereka yang terlibat adalah mahasiswa berkualitas harapan masa depan bangsa , intinya setuju aja

  • romy berkata:

    Setuju aja, asal pada akhirnya indonesia kan terus menjadi lebih baik.

  • Febra berkata:

    setelah otonami kampus UGM jadi Univerisitas Golek Money 😀

  • bah reggae berkata:

    Nice post, mas. Tp sori, ttg darmaningtyas, sy gak punya cv beliau.

  • Alex R berkata:

    Kalu memang bisa memajukan pendidikan dan tidak justru memberatkan mahasiswa, saya pikir itu ide yang baik. Repotnya kalau halini dijadikan alasan untuk mengurangi alokasi dana pendidikan dari pemerintah. Yang sekarang aja masihs angat kurang.

  • Mus_ berkata:

    kalau kampusku : Unhas.
    Tadinya Unhas = Universitas Hasanuddin
    Sekarang Unhas = Universitas Hampir Swasta

    :((

  • hanggadamai berkata:

    maaf ya mas diriku fastreading 🙂

  • Santi berkata:

    Amiiinnnn!
    Majukan pendidikan, mudahkan jalan untuk kesana, tingkatkan kualitas pengajaran, dan berikan fasilitas sesuai dgn kebutuhan.. makaaaa.. insya Allah kemiskinan bisa segera dientaskan. Amin!

  • mahasiswa harus tanggap
    jangan sampai dijadikan korban

    awas2
    bisa2 biaya kuliah jadi mencekik.

  • anton ashardi berkata:

    solusinya adalah…mari kita duduki DPR-MPR dan kita buat peraturan sesuai dengan yang kita pikirkan di komen2 atas…
    can we?

  • ndop berkata:

    wong kita-kita mau sekolah saja sudah untung kok negara, ee.. lha kok disuruh bayar.. hh.. endonesa… endonesa…
    piye to.. iki..

  • Chic berkata:

    gara-gara itu sekarang kuliah di UGM pun ga ada bedanya dengan kuliah di swasta. Mahal!

    gimana mau membangun bangsa kalo begitu…

  • Nenk berkata:

    cahaya matahariku kini telah kembali kepada siklusnya…di tempat sekarang ini lah, dia kembali berdedikasi tinggi dan memupuk semangat juang teamnya…Ya RAB, semooga terus diberi kelancaran dan membawa hikmah yang positif buat semua… *ak akan terus selalu mendukungmu :* SEMANGAAAAAT….!

  • ratutebu berkata:

    iya,, skarang kuliah negeri sama swasta samah sajah..
    padahal dulu kuliah saiia masih murah loh,, 300ribu an gitu dehhh..

  • junjungpurba berkata:

    Negri mahal? ya iyalah…subsidinya terlalu kecil.
    TANYA KENAPA???

  • haris berkata:

    halo, sigma. kabarmu piye bos? jadi menteri ya skrg? ha2. jadi ingat masa SD dl. he2

  • orang pinggiran berkata:

    skenario usang itu ternyata belum kelar juga,mulai dari jaman mbah mentri pendahulu saya, bapak mentri pendahulu saya, saya, anak saya, dan cucu saya sekarang masih saja repot mslh itu!!!
    PENDIDIKAN MEMANG MAHAL……..
    TP SAYANG, ORANG KAYA MASIH BANYAK!! JD G TRASA MAHAL
    karakter Mhs yang PEDULI GUE AJA adalah akar masalah kenapa perjuangan MELAWAN BHP tidak kunjung berhasil oleh Mhs.
    setiap “aktifis” dari dulu bertriak : INI MASALAH KITA BERSAMA……… tp,mereka menjawab :
    KITA??? ELO AJA KALEEEEE………
    catatan PENTING bagi “aktifis”:
    JANGAN MUDAH diBOHONGI PEMERINTAH,termasuk REKTORAT & ANTEK-ANTEKNYA. kalian ketika dilibatkan, hanya akan di jadikan STEMPEL LEGAL demi bargulirnya aturan itu ATAS NAMA MAHASISWA.
    slamat bJuang Le,salam buat Mas Rafik dan Kang Syamsul
    jng lupa sholat & bDoa, salam Anyep dari BORNEO

  • Ray berkata:

    Ah otonomi kampus.. gak jauh beda sama otonomi daerah dan otonomi otonomi lainnya.. meski pemerintah ingin masing masing bisa berkembang sendiri tapi tetep saja intinya pemerintah males 🙂

    BTW memang sebaiknya mahasiswa (perwakilan) banyak di libatkan dalam kebijakan kebijakan di kampus.. jangan sampe kebijakan baru akan lebih menyulitkan mahasiswa.

  • saya setuju otonomi kampus!

  • jadi mahasiwa itu jangan apatis kawan..semangat

  • FraterTelo berkata:

    kendati banyak yang kontra tapi tetep aja jalan (proyek basah sih!)

  • gempur berkata:

    BHP bentuk lepas tangan pemerintah pada dunia pendidikan mas! UGM sebagai salah satu kampus yang sudah berbadan hukum terbukti telah memarjinalkan rakyat miskin untuk dapat kuliah di sana.

    Subsidi silang yang dimaksud hanya retorika, BHP harus memiliki PT dulu untuk mampu bertahan hidup tanpa mengorbankan rakyat. jadi, hati-hati, meski melibatkan mahasiswa, tetap bukan solusi.

  • hanna berkata:

    Apa kabarmu, Adik? Kok lama tidak update juga? Masih sibuk ujian ya? Moga dapat nilai yang memuaskan ya. Salam.

  • anto_bem berkata:

    lagi-lagi politik pendidikan. Bandit-bandit negri ini sebenarnya menyadari bahwa pendidikan adalah hal yang sangat penting di neri ini. Ketika mereka ingin merauk keuntungan penuh dari negri kaya ini, maka satuhal yang lebih dahulu mereka lakukan,,yaitu menghancurkan pendidikannya.
    Saya tidak menafikan bahwa babarapa Universitas yang menerapkan model BHMN menjadi lebih baik, NAMUN sebagian besar dari Universita s yang ada diNegri ini gagal menerapkan konsep itu,,yang ada disana hanya mencari keuntungan yang sebesar-besar4nya.
    KAwan selain dari itu,,Ketika biaya pendidikan mahal, maka distribusi akan pendidikanpun tak merata,6tentunya si miskin tak kan pernah menjadi Pelaku Sejarah ( Pemimpin NEgri ini ) Karna bnyak jabatan yang menuntut pada kualifukasi akademik bagi pelamarnya.
    Bagaimana dengan si miskin..
    BERARTI JELAS SUDAH…SI MISKIN HANYA MENJADI KORBAN SEJARAH BUKAN PELAKU SEJARAH.
    SI MISKIN HANYA MENJADI PEKERJA KASAR (dan bendit negeri ini akan bilang Rakyat saya adalah pekerja keras)

    DENGAN DEMIKIAN HANYA ADA SATUI KATA ” LAWAN SEGALA PENINDASAN!!!”

  • senopatiarthur berkata:

    UU BHP adalah fakta ketidakmampuan pemerintah atau lebih tepatnya cuci tangan pemerintah terhadap dunia pendidikan. Pemerintah membiarkan swasta mengelola dunia pendidikan dan tentu akibatnya adalah pendidikan di Indonesia akan berbasis kapitalistik.

    Perumusan dan pengesahan uu bhp ini tidak lepas dari intervesi dunia barat (amerika) melalui jeratan utang IMF. Imf mendesak negara berkembang untuk segera melepaskan/memprivatisasi pengeloaan sda serta pelayan publik seperti kesehatan, pendidikan dll.

    Dimana dalam dunia pendidikan swasta akan mengambil keuntungan yang besar dalam dunia pendidikan, dimana pelajar dan mahasiswa akan menjadi konsumen yang mau tidak mau harus bersekolah dengan biaya mahal agar lulus mendapat pekerjaan yang lebih layak. Dan bagi orang miskin kalimat yang tepat adalah “orang miskin dilarang sekolah”.

    Tidak lepas dari situ apabila swasta dalam hal ini adalah orang asing (barat) yang mengusai sekolah dan universitas-2 di Indonesia, tentu mereka dengan mudah menyetir pendidikan Indonesia, Dan yang paling berbahaya adalah ide-2 liberalisme, kapitalisme, feminisme dan isme-2 yang bertentangan dengan agama Islam akan mudah dimasukkan ke kurikulum dan pengajaran/pembelajaran di sekolah tentu akan melahirkan individu yang egois, hedonis, kapitalis dan liberalis.

  • alifia berkata:

    Sekarang cb bandingkan dengan sistem pendidikan Islam, tidak ada “pungutan2an” cz pemerintahan islam sadar betul klo pendidikan tanggungjawab penuh negara.
    So jangan silau ma peradaban barat ja, mustinya fair donk. sesekali cb lihat islam dan syari’atnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

What’s this?

You are currently reading Tuntut Pelibatan Mahasiswa dalam Otonomisasi Kampus (BLU/BHP) at lebihbaik.

meta

%d blogger menyukai ini: